JANJI PELAJAR MUHAMMADIYAH

  • Berjuang Menegakkan Ajaran Islam

  • Hormat dan Patuh Terhadap Orangtua dan Guru

  • Bersungguh-sungguh dalam Menuntut Ilmu

  • Bekerja Keras, Mandiri, dan Berprestasi

  • Rela Berkorban dan Menolong Sesama

  • Siap Menjadi Kader Muhammadiyah dan Bangsa

KHAZANAH

16 Jan 2017

IPM Kalbar Gelar Pelatihan Jurnalistik Bersama MPI


Pontianak - Bertempat di Aula Lantai III Universitas Muhammadiyah Pontianak, suasana pagi (15/1) disemarakkan sekitar 60 peserta dari organisasi otonom dan amal usaha Muhammadiyah untuk mengikuti pelatihan jurnalistik dasar. “Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari dari 15—17 Januari 2017 dengan tujuan mendidik SDM Muhammadiyah dalam menulis berita tentang kegiatan rutin agenda kerja pimpinan wilayah sekaligus bekal menulis sejarah Muhammadiyah di Kalimantan Barat,” ujar Muhammad Hidayat selaku Ketua Panitia Pelaksana.

Lebih lanjut, Hidayat menjelaskan kegiatan ini diisi oleh jurnalis berpengalaman dan senior dari Kalimantan Barat. Ada Kepala Biro Antara, Teguh Imam Wibowo yang mengajarkan penulisan straight news dan soft news. Aries Munandar dari Media Indonesia berbagi ilmu tentang feature, dan Nur Iskandar, jurnalis senior pendiri media daring Teraju akan berbagi pengetahuan dan pengalaman menulis sejarah dan biografi. Selain itu, pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi fotografi dan video Teguh Firmansyah, ahli TI dan media sosial Yaser dan Agus Fitriangga, serta cendekiawan Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar Dr. Ikhsanuddin yang akan berbagi pengetahuan menulis opini.

“Mudah-mudahan peserta mendapatkan pengetahuan dan berguna sebagai bekal menulis segala hal tentang Muhammadiyah Kalbar,” ujar Santoso Setio, yang lebih akrab dipanggil Tio, Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kalbar. Saat ditanya tentang pelatihan jurnalistik dasar ini Tio juga mengungkapkan bahwa jika ingin mengusai dunia maka kuasailah media, "maka pelatihan ini sangat penting untuk didapatkan oleh pelajar, agar mereka dapat menjadi penyebar informasi yang bermaafat bagi orang lain," tegasnya

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar Dr. Pabali Musa dalam sambutan pembukaan menegaskan bahwa budaya membaca dan menulis itu perintah Tuhan melalui Q.S. Al Qalam dan Q.S. Al ‘Alaq. Lebih lanjut, Pabali menjelaskan menulis itu mendidik tiga hal, yaitu mentalitas edukatif, memberikan pesan moral, dan melahirkan kearifan (kepekaan sosial), inspiratif, dan sesuatu yang baru. Selanjutnya, Ketua PWM Kalbar ini pun mengharapkan agar kegiatan ini menghasilkan tulisan inspiratif dan menjadi jihad untuk syiar Muhammadiyah.

“Pelatihan ini merupakan program kerja Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PWM Kalbar yang menggandeng Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kalbar untuk bersama-sama membangun budaya literasi dari dalam Muhammadiyah. Tema pelatihan ini adalah 'Merekam Jejak Muhammadiyah Kalbar dengan Tulisan'," ujar Dedy Ari Asfar, Ketua MPI PWM Kalbar.


Lebih lanjut, Dedy menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan usaha untuk mengembangkan sinergisitas sumber daya teknologi informasi, pustaka, dan media sebagai sistem gerakan dan amal usaha di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. “Kami berharap pelatihan jurnalistik dasar ini akan melahirkan komunitas penulis Muhammadiyah Kalbar yang akan beraksi menulis segala hal tentang Muhammadiyah dan Bumi Kalimantan Barat dengan segala isinya,” tegas Dedy. (IPMKalbar/nab)

15 Dec 2016

IPM dan Tugas Perlindungan Anak

Regenerasi menjadi sebuah keniscayaan. Sebuah organisasi akan sehat saat proses itu berjalan dengan baik. Usaha mempertahankan bangunan organisasi itu kini sedang dilakukan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). IPM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah menggelar Muktamar ke-20 di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin-Rabu, 14-16 November 2016. Muktamar bertajuk "Menggerakkan Daya Kreatif, Mendorong Generasi Berkemajuan" itu seakan ingin meneguhkan jati diri IPM sebagai organisasi muda yang dinamis.

Dinamisasi IPM itu tecermin dari semakin banyaknya anak usia sekolah, yang berlatih dan mengembangkan diri melalui organisasi ini. IPM menjadi rumah belajar bersama bagi pelajar Muhammadiyah. Mereka mengorganisasi diri sebagai kader yang siap menyokong dan menyongsong kemajuan persyarikatan khususnya, sekaligus masa depan bangsa.

Dalam konteks itu, IPM mempunyai peran penting dalam tugas perlindungan anak. Artinya, sebagai organisasi yang dikelola oleh dan untuk anak usia sekolah (baik di SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK), selayaknya ia turut serta dalam mengurai masalah kekinian. Sekadar menyebut contoh, salah satu isu besar terkait anak saat ini adalah bullying atau perisakan. Perisakan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Kasus lain yang banyak melibatkan anak usia sekolah adalah narkoba, seks bebas, dan pornografi. Kasus pornografi terus merangkak naik menggantikan kasus pendidikan, setelah kasus anak berhadapan dengan hukum dan pengasuhan.

Dalam proses membangun kebangsaan inilah, IPM punya andil untuk turut serta. IPM sangat strategis untuk menyebarkan spirit perlindungan anak di era digital. Dengan tantangan zaman yang berubah, anak perlu mendapat pendidikan yang memadai. Pendidikan itu tidak hanya didapatkan dari orang tua, guru, tetapi juga dari organisasi di sekolah.

IPM dapat berperan dalam peer group counseling. IPM sebagai organisasi mempunyai jejaring dan orang-orang yang siap hidup berdampingan (living together). Saat komponen siswa menganggap IPM sebagai rumah berteman, maka ia akan ringan dalam membantu sesama. Bagi remaja, teman adalah sumber informasi dan tempat mencari pertolongan.

Siswa sekolah sering kali mengalami masalah saat ia merasa sendiri. Di sinilah peran IPM sebagai sebuah organisasi hadir sebagai teman saat seorang merasa sedih, menjadi sahabat saat siswa sedang tidak bersemangat, dan menjadi kawan saat seorang siswa sedang gembira. Saling membantu sesama teman akan menguatkan hati, pikiran, dan tindakan seseorang. Seorang siswa akan mudah mengurai masalah yang ia berada dalam lingkungan (habitus) yang saling mendukung. Habitus inilah yang sudah lama disemai oleh IPM dalam proses perkaderan. Dan bukan sebaliknya, teman yang menjerumuskan ke arah yang tidak baik.


Literasi
Perkaderan IPM pun selayaknya sampai pada taraf melek literasi. Literasi di sini bukan sekadar mengajarkan, mendorong, dan membudaya membaca dan menulis. Namun, menjadi pemantik tradisi baru mengurai masalah remaja. Gerakan literasi inilah sebagai tools (alat) meredam semakin tingginya angka pornografi. KPAI mencatat, dalam kurun waktu tahun 2011-2016, ada 1809 kasus pornografi. Dengan perincian anak korban pornografi dan media sosial sejumlah 869 kasus.


Menilik data tersebut, IPM dapat berperan serta dalam mengajarkan penggunaan internet sehat dan literasi kesehatan reproduksi. Jejaring IPM perlu masuk dalam ruang privat ini dengan cara yang bijak. Yaitu, dengan mengajak siswa dan anak muda memahami realitas diri dan lingkungannya. Melalui berorganisasi, mereka akan memperoleh ruang dialog dan belajar. Sehingga dapat mencegah diri dari perbuatan yang jauh dari keadaban.
Literasi aktivitas positif itu juga dapat berupa rumah baca komunitas dan wirausaha muda. Aktivitas yang telah di garap IPM. Rumah baca komunitas merupakan sarana berbagi buku dan bacaan. Setiap anggota wajib membaca dan membagi hasil bacaannya sehingga memantik tradisi diskusi yang sehat. Melalui itu, nalar siswa dapat terbangun dan menjadi insan pembelajar.

Lebih lanjut, wirausaha muda pun dapat mengurangi ruang atau gerak anak untuk melakukan hal-hal kurang berguna. Mereka dapat mengidentifikasi diri, memantik potensi, dan menggerakkan orang lain menjadi wirausahawan muda. Pengembangun potensi diri inilah yang akan semakin menguatkan basis ekonomi Negara. Di mana saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai banyak pengusaha.

Beberapa usaha tersebut dapat dilakukan IPM sebagai organisasi pemuda, yang sering kali mendapatkan penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. IPM perlu menjadi pemantik dan penyala semangat anak agar mereka tidak terjebak dalam kubangan kenistaan.

Pada akhirnya, tugas perlindungan anak tidak hanya menjadi fokus kerja KPAI, organisasi muda, seperti IPM dapat mengambil peran aktif dalam menyelamatkan generasi masa depan. Selamat Muktamar IPM.

*) Penulis adalah Rita Pranawati, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dosen FISIP UHAMKA

10 Dec 2016

Moratorium UN dan Revolusi Mental


Moratorium Ujian Nasional (UN) masih menjadi polemik.  Hal ini dikarenakan usulan moratorium UN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy diminta untuk mengkaji ulang oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (7/12/2016). Jusuf Kalla menilai ada pemikiran terbalik terhadap moratorium UN pada 2017.

Menurut Muhadjir pilihan ganda hanya mendeteksi tiga tingkat kemampuan siswa, yaitu mengenal, menghafal, dan mengaplikasikan yang dikenal dan dihafal. Namun, belum sampai pada kemampuan berpikir kritis, inovatif, mencipta dengan daya kreatif. Bagi Muhadjir pilihan ganda tidak tepat dijadikan metode evaluasi UN (6/12/2016).

Gagasan Mendikbud perlu diapresiasi dan didukung oleh para ahli pendidikan dan praktisi pendidikan. Menteri Muhadjir telah melakukan tobosan kebijakan revolusi mental dengan mengahiri “pendidikan gaya bank” yang selama ini diterapkan di Indonesia. Siswa hanya menghafal materi pelajaran bahkan jawaban. Seakan-akan siswa dipandang sebagai safe deposit box, di mana pengetahuan dari ditransfer ke dalam otak siswa. Apabila sewaktu-waktu diperlukan, pengetahuan tersebut tinggal dikeluarkan pada saat ujian. 

Selama ini, siswa diposisikan sebagai objek. Hal ini merupakan praktek atau wujud dari dehumanisasi yang bertentangan dengan hakikat pendidikan. Ujian Nasional merupakan kebijakan yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi. Dehumanisasi menyebabkan siswa tercerabut dari akar-akar budaya bangsa Indonesia. Akibatnya, siswa tidak mengenal jati diri bangsa dan karakter yang lahir dari nilai luhur Pancasila. 

Menurut Paulo Freire pendidikan adalah ‘proses memanusiakan manusia kembali manusia. Freire menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis entang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Freire menggolongan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (magical consciousness), kesadaran naif (naival consciousness) dan kesadaran kritis (critical consciousness).

Dalam kesadaran magis, yakni suatu kesadaran siswa yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya tidak bisa melihat kaitan kebodohan dengan sistem kebudayaan. Sehingga pendidik dan siswa menyikapi UN dengan do’a-doa atau ritual khusus untuk menghadapi UN, karena khawatir tidak lulus. Namun, hal ini sudah direspons oleh Mendikbud Anies Baswedan dengan menjadikan UN hanya sebagai pemetaan, bukan penentu kelulusan.

Berbeda dengan kesadaran naif melihat siswa menjadi akar penyebab masalah pendidikan. Dalam kesadaran ini ‘masalah etika, kreativitas, ‘need for achievement’ dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis Moratorium Ujian Nasional, bagi Wakil Presiden disebabkan karena siswa. Sehingga muncul anggapan UN harus dipertahankan, karena jika tidak ada UN ditakukatkan “tidak ada motivasi belajar”. Dalam konteks ini Wakil Presiden adalah naif. Karena melihat siswa sebagai masalah yang harus disiplinkan. 

Terahir, dalam perspektif kritis lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Artinya yang harus ditinjau adalah sistem UN masih relevan atau tidak terhadap problem dan visi pendidikan nasional. Sebenarnya langkah Kemendikbud sudah tepat dengan menghapus UN yang tidak berpihak kepada kepantingan pelajar. Justru Mendikbud sepertinya memahami betul visi Presiden Jokowi dengan gagasan revolusi mentalnya.

Gagasan revolusi mental, tak akan tercapai tanpa revolusi paradigma pendidikan. Karena itu pendidikan gaya bank, harus segera diakhiri. Di globalisasi dan revolusi ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi ini, siswa harus dibekali pola pikir kritis. Sehingga siswa mampu mengaitkan antara ilmu pengetahuan dengan struktur serta sistim sosial, politik, ekonomi dan budaya dan akibatnya pada keadaaan masyarakat. Maka pendidikan yang mangajarkan siswa berpikir hitam-putih, benar-salah, melalui pilihan ganda harus segera dihapuskan dari sistem pendidikan nasional. 

Dalam perspektif pendidikan kritis Paulo Freire, tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistim dan sruktur ketidakadilan. Siswa harus diajarkan berpikir kreatif, kritis dan bebas, sehingga manjadi pencipta (creator) kreatif. Bukan penghafal pengetahuan, tetapi pencipta dan pengembang ilmu pengetahuan. Pendidikan harus mampu menciptakan ruang pelajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis apa penyebab dari masalah yang ada di lingkungan. Semoga dengan adanya moratorium UN ini menjadikan gagasan revolusi mental semakin membumi di bumi pertiwi.

*) Penulis adalah Azaki Khoirudin, Sekretaris Jenderal PP IPM 2014-2016